Wiratama — Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren, Ahmad Samsul Munir, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi demonstrasi yang meluas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jakarta dan Makassar, yang berujung pada kerusuhan, korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur publik.

Menurut Ahmad Samsul Munir, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi, namun harus tetap berada dalam koridor damai dan bermartabat. Ia menilai tindakan represif aparat maupun aksi anarkis massa hanya akan memperdalam luka sosial dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.

“Pesantren selalu mengajarkan bahwa islah (perdamaian) adalah jalan utama dalam menyelesaikan persoalan umat. Situasi hari ini tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan atau saling menyalahkan. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus kembali duduk bersama untuk merajut kepercayaan,” ujar Ahmad Samsul Munir dalam pernyataannya, Sabtu (30/8).

Seruan Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren

Dalam pernyataan resminya, Ahmad Samsul Munir menyampaikan beberapa langkah solutif untuk meredakan ketegangan nasional akibat gelombang demonstrasi:

1. Dialog Nasional Terbuka
Pemerintah dan DPR diminta membuka forum dialog terbuka dengan perwakilan masyarakat, mahasiswa, dan ormas keagamaan agar tuntutan dapat disalurkan secara konstruktif.
2. Pendekatan Humanis Aparat
Aparat keamanan diimbau menahan diri dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal aksi, bukan dengan kekerasan.
3. Stop Anarkisme Massa
Ahmad Samsul Munir mengingatkan massa aksi agar menahan diri dari tindakan destruktif seperti pembakaran fasilitas umum. Menurutnya, kerusakan publik justru akan merugikan rakyat sendiri.
4. Peran Ulama dan Pesantren
Ulama dan santri di berbagai daerah diajak aktif memberikan pencerahan, meredam provokasi, serta mengawal aspirasi dengan cara yang damai dan beretika.
5. Reformasi Sosial-Politik Jangka Panjang
Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik, seperti transparansi kebijakan publik, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak sipil.

Ahmad Samsul Munir menegaskan, bangsa Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan kearifan lokal yang harus dijadikan landasan untuk keluar dari krisis.

“Kita harus kembali pada nilai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan). Jangan sampai perbedaan aspirasi merusak persatuan. Saatnya kita buktikan bahwa Indonesia bisa menyelesaikan persoalan dengan akal sehat, hati jernih, dan jalan damai,” pungkasnya.