Oleh: Deni Gunawan (Direktur Wiratama Civil Society)

Seperti di jalan raya, kita menyaksikan sebuah kesemrawutan yang pelan-pelan dianggap wajar. Orang yang salah sering tampil paling marah, sementara orang yang benar justru diperlakukan seolah-olah merekalah pelanggar.

Mereka yang membahayakan orang lain—bahkan sampai merenggut nyawa—masih bisa berteriak paling keras, seolah-olah seluruh dunia membantu memberikan penjelasan kepada mereka. Rambu-rambu memerintah terbalik, pelanggaran diakhiri dengan menyelipkan rupiah, dan dari lapisan atas hingga bawah, mereka yang salah tampil paling percaya diri, sedangkan yang benar dikecilkan menjadi angka statistik yang mudah dihapuskan.

Fenomena ini bukan hanya gambaran di jalan raya, namun juga cermin cara kita membayangkan peristiwa di ruang publik, termasuk ruang digital. Kita sering gagal mengakui hal yang paling mendasar: bahwa salah ya tetap salah, bahwa mencederai orang lain adalah tindakan keji, dan bahwa tidak tahu malu adalah aib.

Namun ketika pelakunya adalah diri kita, keluarga kita, teman dekat kita, atau kroni kita, standar moral itu langsung berubah menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan.

Masalahnya, pola ini tak henti-hentinya menjadi perilaku individu, dan perlahan-lahan berubah menjadi krisis etika publik. Kesemrawutan menjadi norma baru, kepercayaan masyarakat runtuh, dan pelanggaran naik pangkat menjadi budaya.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terkikis, dan masyarakat terbiasa memandang kebenaran sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan sesuai kenyamanan masing-masing.

Oleh karena itu, saya melihat, tantangan utama kita bukan hanya menegakkan rambu-rambu, tetapi mengembalikan orientasi moral kita sendiri. Kita harus paham bahwa aturan dibuat untuk menjaga kehidupan, bukan untuk “dinegosiasikan”, bahwa keberpihakan pada kebenaran tidak boleh parsial, bahwa keadaban tidak bisa tumbuh bila kita terus memihak pada yang salah hanya karena ia bagian dari lingkaran kita.

Saya teringat pada pernyataan Gus Dur, “Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah.”

Pada akhirnya, persoalan ini mengajak kita menengok kembali fondasi yang seharusnya sederhana, “keberanian untuk berlaku jujur” sebagaimana orang tua dan guru kita ajarkan dulu waktu kecil.

Bukan jujur ​​dalam arti besar-besaran, tetapi jujur ​​pada hal-hal kecil dalam keseharian. Karena tanpa ketegasan moral di titik-titik kecil itu, bangsa ini akan terus tumbuh di atas permisivitas, bukan di atas tanggung jawab dan kebenaran.