Jakarta – Wiratama Civil Society menggelar kegiatan Tukar Pikiran #1 Wiratama sebagai ruang dialog kritis untuk membahas wacana Pilkada tidak langsung serta implikasinya terhadap masa depan demokrasi Indonesia, Minggu (25/01/2026) via daring.
Diskusi ini menghadirkan dua pembicara utama, yakni Arifki Chaniago, Direktur Aljabar Strategic, dan Deni Gunawan, Direktur Wiratama Civil Society, dengan melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat sipil.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai respons atas menguatnya perdebatan publik mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dinilai memiliki dampak besar terhadap sistem demokrasi di tingkat lokal.
Dalam pemaparannya, Arifki Chaniago menekankan bahwa wacana Pilkada tidak langsung tidak bisa dilepaskan dari persoalan legitimasi politik dan partisipasi rakyat.
“Pilkada langsung selama ini menjadi ruang penting bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan politiknya. Jika mekanisme ini diubah, maka harus ada jaminan bahwa kualitas demokrasi tidak justru menurun,” ujar Arifki.
Ia juga menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap dikemukakan dalam wacana tersebut. Menurutnya, efisiensi tidak boleh mengorbankan hak politik warga.
“Efisiensi anggaran penting, tetapi demokrasi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Jangan sampai efisiensi dijadikan dalih untuk mengurangi partisipasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, Deni Gunawan menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal arah kebijakan politik agar tetap berpijak pada prinsip demokrasi substantif.
“Perubahan sistem Pilkada harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Demokrasi tidak boleh diputuskan hanya di ruang-ruang elite,” tegas Deni.
Menurut Deni, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus menghidupkan ruang diskusi kritis agar kebijakan politik tidak menjauh dari aspirasi rakyat.
Diskusi berlangsung dinamis dengan adanya pertukaran pandangan antara pembicara dan peserta, termasuk pembahasan relasi pusat dan daerah serta tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.
Para peserta sepakat bahwa setiap wacana perubahan sistem politik harus dikaji secara mendalam, transparan, dan berbasis kepentingan publik jangka panjang.
Melalui forum Tukar Pikiran #1, Wiratama Civil Society berupaya menghadirkan ruang edukasi politik yang mendorong kesadaran kritis warga terhadap isu-isu strategis nasional.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Wiratama untuk terus merawat diskursus publik yang sehat, inklusif, dan berbasis argumentasi.
Tukar Pikiran #1 Wiratama diharapkan menjadi pemantik lahirnya forum-forum dialog lanjutan yang berkontribusi positif bagi penguatan demokrasi dan peran masyarakat sipil di Indonesia.
