NTB – Wiratama Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong literasi masyarakat dengan menggelar kegiatan bertajuk Ngopi & Bedah Buku “Bukan Birokrat Biasa”.
Kegiatan ini akan menjadi ruang diskusi santai namun substantif yang membahas isu kepemimpinan, birokrasi, dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
Acara tersebut akan diselenggarakan pada Sabtu, 07 Februari 2026, bertempat di Kedai Tembolak, mulai pukul 15.00 WITA. Konsep diskusi dikemas secara informal agar dapat menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya anak muda dan aktivis sosial.
Dalam kegiatan ini, M. Taufik, Ketua KNPI Lombok Barat, hadir sebagai pembicara utama. Ia membedah gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku Bukan Birokrat Biasa, yang menyoroti pentingnya integritas, keberanian, dan inovasi dalam keterbatasan modern.
Selain itu, hadir juga Ahmad Rizal, Koordinator Wiratama NTB sebagai pembuka acara dalam bedah buku tersebut. Adapun buku yang akan dibahas dalam forum ini relevan dengan kondisi birokrasi saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan tuntutan transparansi publik.
Acara dipandu oleh Rubiatun Adawiyah sebagai moderator. Dengan gaya moderasi yang komunikatif, diskusi berlangsung dinamis dan membuka ruang dialog antara pembicara dan peserta yang hadir.
Beragam pertanyaan dan pandangan kritis muncul dari peserta diskusi, mulai dari peran pemuda dalam mengawali kebijakan publik hingga tantangan birokrasi di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap tema yang diangkat.
Wiratama NTB sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, menilai kegiatan semacam ini penting untuk terus dibahas. Diskusi buku dinilai sebagai media yang efektif untuk membangun kesadaran kritis berbasis pengetahuan.
Melalui kegiatan Ngopi & Bedah Buku ini, Wiratama NTB berharap dapat memperkuat jaringan pemikiran progresif serta melahirkan gagasan-gagasan segar yang berkontribusi bagi pembangunan daerah dan penguatan demokrasi di Nusa Tenggara Barat.
