Jakarta – Wacana transformasi hubungan antara warga dan negara kembali mengemuka dalam forum diskusi lintas organisasi. Dalam acara Tukar Pikiran 6 yang diselenggarakan oleh Wiratama CS pada Minggu (21/06/2026), Teddy Chrisprimanata Putra memaparkan gagasan kritis tentang perlunya pergeseran paradigma dari pola patronase menuju partisipasi sejati dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Teddy membuka paparannya dengan menelaah akar persoalan dalam relasi antara elite politik dan masyarakat. Menurutnya, pola patronase yang selama ini mengakar kuat dalam sistem politik Indonesia menempatkan warga sebagai penerima manfaat pasif, bukan sebagai aktor aktif yang memiliki daya tawar.
“Selama ini warga kita dikondisikan untuk menunggu, bukan menuntut. Mereka terbiasa menerima apa yang diberikan penguasa, bukan mempertanyakan apakah itu memang menjadi hak mereka,” ujar Teddy dalam forum tersebut.
Dalam forum Tukar Pikiran 6 Wiratama Cs tersebut, Teddy menegaskan bahwa patronase bukan sekadar fenomena suap atau politik uang semata. Ia menjelaskan bahwa patronase adalah sistem pertukaran yang lebih luas, di mana sumber daya seperti pekerjaan, proyek, subsidi, atau akses layanan publik didistribusikan bukan berdasarkan hak, melainkan sebagai imbalan atas kesetiaan politik.
“Patronase itu bukan hanya soal amplop di hari pencoblosan. Ini soal bagaimana negara membangun ketergantungan warga agar tetap patuh dan tidak kritis. Sumber daya publik dijadikan alat transaksi, bukan alat pelayanan,” tegasnya.
Lebih jauh, Teddy menguraikan bagaimana pola patronase ini telah melemahkan kualitas demokrasi secara sistemik. Pemilu yang seharusnya menjadi ekspresi kehendak rakyat justru kerap berubah menjadi arena distribusi patronase. Warga tidak memilih berdasarkan visi dan rekam jejak, melainkan berdasarkan siapa yang paling banyak memberi. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus karena kedua pihak, elite maupun pemilih, terjebak dalam logika yang sama.
Teddy kemudian menjelaskan konsep partisipasi sebagai antitesis dari patronase. Partisipasi sejati, menurutnya, mensyaratkan warga yang tidak hanya hadir secara fisik dalam proses demokrasi, tetapi juga terlibat secara substantif dalam pengambilan keputusan.
“Partisipasi bukan berarti hadir di TPS lalu selesai. Partisipasi adalah keterlibatan nyata, dari perencanaan hingga pengawasan. Warga harus punya kursi di meja keputusan, bukan hanya di antrian bantuan,” katanya.
Dalam paparannya di acara Tukar Pikiran 6 Wiratama Cs itu, Teddy juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dan organisasi warga sebagai jembatan transformasi. Ia berpendapat bahwa perubahan dari patronase menuju partisipasi tidak bisa hanya mengandalkan reformasi dari atas ke bawah. Dibutuhkan gerakan kolektif dari bawah yang secara konsisten mendorong warga untuk menyadari hak-haknya dan berani menuntut akuntabilitas dari para pemegang kuasa.
Teddy juga menyinggung tantangan struktural yang kerap menghadang proses transformasi ini. Klientelisme yang sudah melembaga, lemahnya penegakan hukum atas politik uang, hingga rendahnya literasi politik warga menjadi tembok-tembok yang harus diterobos.
Di sisi lain, ia menilai bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuka celah baru bagi warga untuk mengorganisir diri, mengawasi kekuasaan, dan membangun narasi tandingan terhadap logika patronase.
“Kita sudah melihat sendiri bagaimana gerakan seperti KawalPutusanMK bisa memobilisasi ribuan orang tanpa komando partai, murni dari ruang digital. Ini membuktikan bahwa kekuatan rakyat tidak lagi harus melewati jalur patron untuk bisa bergerak,” ujarnya.
Merespons dinamika diskusi dalam forum tersebut, Teddy menekankan bahwa pergeseran dari patronase ke partisipasi pada dasarnya adalah perjuangan untuk mendefinisikan ulang makna kewarganegaraan. Warga bukan objek belas kasihan negara, melainkan subjek yang berdaulat atas nasibnya sendiri.
“Kemenangan sejati demokrasi bukan dinilai dari seberapa muda wajah pemimpinnya, melainkan seberapa besar ruang yang diberikan kepada warganya untuk ikut menentukan arah bangsa,” pungkas Teddy.
Diskusi dalam forum Tukar Pikiran 6 Wiratama Cs ini menghasilkan kesepakatan bahwa transformasi dari patronase menuju partisipasi adalah keniscayaan jika Indonesia ingin membangun demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.
Para peserta sepakat bahwa perubahan tersebut membutuhkan kesadaran kolektif, keberanian untuk keluar dari zona nyaman patronase, serta komitmen jangka panjang dari seluruh elemen masyarakat untuk terus mendorong lahirnya tata kelola yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
