JAKARTA — Wiratama Civil Society kembali menggelar forum diskusi bertajuk “Tukar Pikiran #3: Masyarakat Adat dan Masa Depan Ekologi Indonesia”, Minggu (15/2/2026) malam. Diskusi ini menjadi ruang refleksi lintas kalangan untuk membahas peran strategis masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Google Meet itu diikuti peserta dari berbagai daerah. Mereka berasal dari unsur aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan keadilan ekologis.
Pegiat ekologi Efrial Ruliandi Silalahi hadir sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa masyarakat adat selama ini justru menjadi penjaga ekosistem yang paling konsisten.
“Masyarakat adat bukan penghambat pembangunan, tetapi penjaga terakhir ekosistem kita. Banyak wilayah yang masih lestari justru berada di bawah pengelolaan mereka,” kata Efrial.
Menurut dia, kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun terbukti mampu menjaga keseimbangan alam tanpa eksploitasi berlebihan. Pengetahuan tersebut dinilai relevan untuk menjawab tantangan krisis iklim global.
“Pengetahuan adat bukan sesuatu yang usang, melainkan sistem pengelolaan lingkungan yang telah teruji oleh waktu,” ujarnya.
Diskusi juga menghadirkan Koordinator Wilayah Bali Wiratama Civil Society, Ahmad Wildan. Ia memaparkan kondisi di daerah yang menunjukkan masih sering terjadi konflik lahan antara masyarakat adat dan kepentingan pembangunan.
“Konflik kerap muncul karena masyarakat adat tidak dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan di wilayahnya sendiri,” kata Ahmad.
Ia menilai kebijakan lingkungan yang tidak partisipatif berpotensi gagal di tingkat implementasi. Pelibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan dianggap penting untuk mencegah konflik sekaligus menjaga keberlanjutan program.
“Jika masyarakat adat hanya dijadikan objek, kebijakan apa pun akan sulit berjalan efektif di lapangan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti dampak pembangunan berskala besar yang dinilai sering mengabaikan keseimbangan ekologis. Modernisasi, menurut sejumlah peserta, tidak jarang mengorbankan ruang hidup komunitas lokal.
Para pembicara sepakat bahwa model pembangunan ke depan harus lebih inklusif dan berkelanjutan. Integrasi antara pengetahuan tradisional masyarakat adat dan pendekatan ilmiah modern dinilai dapat menjadi solusi.
Program “Tukar Pikiran” merupakan agenda rutin Wiratama Civil Society untuk membuka ruang dialog publik mengenai isu-isu strategis. Tema ekologi dipilih karena dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya ancaman krisis lingkungan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang memberi kesempatan peserta menyampaikan pandangan dari wilayah masing-masing. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan lingkungan.
Penyelenggara berharap forum semacam ini dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian alam. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Melalui kegiatan ini, Wiratama Civil Society menegaskan pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga masa depan ekologi Indonesia. Keberlanjutan lingkungan, pada akhirnya, tidak dapat dipisahkan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak komunitas adat.
