NTB – Upaya membaca ulang praktik birokrasi yang selama ini berjalan menjadi perhatian dalam kegiatan Bedah Buku “Bukan Birokrasi Biasa”. Forum tersebut mempertemukan pemuda lintas organisasi untuk mendiskusikan tantangan kepemimpinan publik dan kebutuhan akan pembaruan tata kelola pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang menjadi narasumber utama menyampaikan bahwa birokrasi seharusnya tidak berhenti pada rutinitas administratif. Birokrasi, menurut dia, perlu hadir sebagai sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif.
Ia menilai, pola birokrasi yang kaku dan cenderung mempertahankan kebiasaan lama berpotensi menghambat inovasi. Dalam konteks itu, kepemimpinan publik dituntut memiliki keberanian untuk keluar dari pola kerja yang stagnan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Diskusi berlangsung secara dialogis dan terbuka. Peserta yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan dan kalangan mahasiswa aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka dalam berhadapan dengan praktik birokrasi di lapangan.
Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) turut mengawal jalannya diskusi. Peran tersebut dijalankan untuk menjaga keseimbangan dialog sekaligus memastikan pembahasan tetap berfokus pada substansi persoalan.
Koordinator Wiratama, Ahmad Rizal, mengatakan kegiatan ini dirancang bukan semata sebagai forum diskusi, melainkan juga ruang silaturahim antarorganisasi pemuda. Ia menilai pertemuan semacam ini penting untuk menjaga komunikasi dan solidaritas gerakan.
“Forum ini menjadi ruang untuk saling mendengar dan menguatkan. Kami berharap diskusi seperti ini dapat memperkuat kesadaran kolektif pemuda terhadap isu-isu publik,” kata Ahmad Rizal.
Kegiatan bedah buku tersebut diselenggarakan pada Minggu sore, 8 Februari 2026, di Kedai Tembolak. Lokasi nonformal dipilih untuk menciptakan suasana diskusi yang lebih cair dan egaliter.
Melalui forum ini, para peserta menegaskan kembali peran strategis pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik.
Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi kecil namun berkelanjutan dalam mendorong tata kelola birokrasi yang lebih terbuka, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
