WIRATAMA – Pemerintah saat ini tengah mempercepat langkah strategis dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri. Program ini direncanakan mencakup berbagai jenjang pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari tingkat PAUD atau TK, SD, SMP, hingga SMA atau SMK.
Namun, kebijakan untuk tingkat perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki penanganan yang berbeda dibandingkan jenjang sekolah dasar dan menengah. Pemerintah dilaporkan masih menghitung secara cermat kebutuhan pembiayaan yang diperlukan serta menyiapkan beberapa opsi pelaksanaan sebelum kebijakan tersebut dapat diterapkan secara luas.
Dengan adanya proses penghitungan dan persiapan opsi tersebut, maka kuliah gratis di perguruan tinggi negeri belum otomatis berlaku pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi untuk jenjang pendidikan tinggi memerlukan kajian fiskal dan teknis yang jauh lebih mendalam.
Di sisi lain, narasi mengenai kata “gratis” memang terdengar sederhana bagi masyarakat awam. Kendati demikian, sektor pendidikan tidak hanya semata-mata berbicara tentang masalah uang kuliah atau biaya pendaftaran saja.
Terdapat berbagai komponen pendukung esensial yang harus diperhatikan dan dijaga kualitasnya secara berkelanjutan. Komponen-komponen tersebut meliputi ketersediaan guru yang kompeten, fasilitas penunjang belajar, laboratorium, buku pegangan, kegiatan penelitian, hingga mutu pendidikan secara keseluruhan.
Persoalan besar berikutnya yang menjadi sorotan adalah seberapa besar biaya yang harus disiapkan oleh negara untuk menanggung seluruh beban tersebut. Pasalnya, ketika beban biaya yang sebelumnya dibayarkan secara mandiri oleh mahasiswa dialihkan sepenuhnya kepada negara, pembiayaannya tentu harus berasal dari suatu sumber anggaran yang pasti.
Selain masalah pembiayaan negara, muncul pula pertanyaan penting mengenai posisi perguruan tinggi swasta (PTS) di tengah wacana ini. Jika perguruan tinggi negeri nantinya mendapatkan pembebasan biaya pendidikan secara penuh, publik mempertanyakan bagaimana nasib dan posisi PTS yang selama ini telah menjadi bagian besar dari ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Diskusi ini pada dasarnya bukan sekadar memperdebatkan mana lembaga yang lebih penting antara negeri atau swasta. Lebih dari itu, fokus utama dari perdebatan ini adalah bagaimana menjaga agar seluruh ekosistem pendidikan nasional dapat terus berjalan secara seimbang.
Organisasi masyarakat sipil Wiratama Civil Society mengingatkan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar tentang kemudahan bisa masuk sekolah atau kuliah tanpa harus membayar. Lebih dari itu, pendidikan juga harus mampu memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar dengan standar kualitas yang layak.
Oleh karena itu, prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah bahwa layanan pendidikan yang gratis dan bermutu tinggi harus berjalan secara bersamaan. Jika suatu hari nanti pendidikan negeri benar-benar digratiskan hingga jenjang perguruan tinggi, kepastian atas mutu dan keberlanjutan sistem inilah yang menjadi hal paling penting untuk dijaga.
